Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Anggota MRP Pokja Perempuan Yuliana Wambrauw bersama beberapa anggota melakukan kunjungan kerja dalam rangka dengar pendapat tentang pemantauan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) 2 persen bagi perempuan OAP selama dua hari di Biak.

Dua hari melakukan tatap muka bersama OPD dan organisasi perempuan serta kelompok usaha perempuan di Biak, menurut Yuliana Wambrauw Otsus 2 persen yang diberikan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat terutama perempuan asli Papua.

“2 Persen dari 6 Persen afirmasi yang diberikan belum bisa menyentuh masyarakat terutama menyentuh perempuan asli Papua, maka kelompok perempuan dan juga pemangku kepentingan (OPD terkait) Biak Numfor meminta kedepan di tahun 2020 atas seizin bapak Presiden kepada Pemerintah Provinsi agar ditingkatkan dana afirmasi menjadi 15% antara lain lembaga adat mendapat 5%, lembaga keagamaan 5% dan kelompok masyarakat 5%, Kata Wambrauw ketika ditemui usai pelaksanaan rapat dengar pendapat yang kedua di Pantai Segara Indah, Bosnik Distrik Biak Timur, Sabtu (2/11/2019).

Menurutnya 2 Persen yang diberikan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat perempuan asli Papua yang ada di kampung-kampung oleh sebab itu harus ditambahkan menjadi 5 persen, tentunya seizin Presiden.

“Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua, perlu pengawasan secara maksimal”, Tambahnya. (Dom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *